LEBAK, BANTEN Objeknews
Wakil Ketua BPPKB Banten HDS DPC Kabupaten Lebak, TB Alek Garunk, angkat bicara terkait pentingnya pencegahan pelecehan seksual di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual tidak boleh dianggap sepele dan harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
TB Alek Garunk menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pelecehan seksual, sekaligus membangun keberanian untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana seksual kepada aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, korban tidak boleh merasa sendirian, takut, ataupun malu untuk mencari keadilan. Dukungan keluarga, lingkungan, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar korban memperoleh perlindungan serta penanganan yang layak.
“Stop pelecehan seksual! Apabila ada masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya dugaan pelecehan maupun kekerasan seksual, jangan takut untuk melapor kepada aparat penegak hukum terdekat. Setiap laporan harus ditangani secara profesional, dan apabila unsur pidananya terpenuhi, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas TB Alek Garunk.
Ia juga menekankan bahwa sosialisasi mengenai bahaya pelecehan seksual harus terus dilakukan agar masyarakat memahami hak-hak korban, mengetahui jalur pengaduan, serta tidak membiarkan tindakan yang merendahkan martabat dan keselamatan seseorang.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan kepedulian bersama, keberanian melapor, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Dasar Hukum Kekerasan Seksual
TB Alek Garunk mengajak masyarakat memahami bahwa Indonesia memiliki aturan hukum untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, penanganan perkara, perlindungan, dan pemulihan korban.
2. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022, yang mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual.
3. Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022, yang mengatur bentuk-bentuk pelecehan seksual fisik sesuai unsur dan ketentuan pasal yang berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta perubahan berikutnya, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dan kejahatan seksual.
Penerapan pasal dalam suatu perkara harus disesuaikan dengan fakta, bukti, usia korban, bentuk perbuatan, serta unsur tindak pidana yang ditemukan penyidik.
Ajak Masyarakat Berani Melapor
TB Alek Garunk berharap masyarakat tidak menutup mata terhadap dugaan pelecehan seksual. Apabila mengetahui atau mengalami kejadian tersebut, masyarakat dapat melapor ke kepolisian terdekat. Jika korbannya perempuan atau anak, pendampingan juga dapat diminta kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat.
Ia menegaskan bahwa identitas dan privasi korban, terutama anak, harus dijaga. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi korban yang dapat menimbulkan trauma maupun memperburuk keadaan.
Keselamatan korban harus menjadi perhatian utama. Jangan menyalahkan korban, jangan menutup-nutupi dugaan tindak pidana, dan jangan main hakim sendiri. Serahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang agar perkara dapat diproses secara adil dan sesuai hukum,” pungkasnya.
Pesan utama: Stop pelecehan seksual. Lindungi korban, berani melapor, dan tegakkan hukum secara profesional serta berkeadilan.
Red akiaki rese
About the Author
