BANTEN Objeknews
Asosiasi Penggerak Tambang Rakyat Indonesia (APTRINDO) mengambil langkah strategis dengan menyurati Gubernur Banten guna membangun komunikasi, koordinasi, serta meminta arahan terkait berbagai persoalan dan masa depan pertambangan rakyat di Provinsi Banten.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen APTRINDO dalam mendorong keterbukaan informasi publik, memperkuat komunikasi kelembagaan, sekaligus memperkenalkan visi, misi, dan program strategis organisasi kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan bukti tanda terima dari Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, surat APTRINDO dengan Nomor 010/APTRINDO-DPP/X/2026, tertanggal 26 Oktober 2026, telah diterima pada 11 November 2026.
Surat tersebut berisi permohonan audiensi dan penyampaian visi, misi serta program strategis APTRINDO di Provinsi Banten. Dalam lembar tanda terima, terdapat tanda centang pada kolom penerusan kepada Gubernur Banten sebagai pihak yang dituju.
Hal ini menjadi tahapan awal bagi APTRINDO untuk membangun komunikasi resmi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membahas berbagai persoalan pertambangan rakyat yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas sektor.
Ketua Umum APTRINDO, Albert Alpian., S.Ag menegaskan bahwa langkah menyurati Gubernur Banten merupakan bagian dari strategi organisasi untuk mendapatkan arahan langsung dari pimpinan daerah.
“Langkah strategis yang dilakukan organisasi kami ialah meminta arahan kepada Gubernur Banten selaku mandatori pimpinan rakyat Banten,” ungkap Albert Alpian.
Menurutnya, komunikasi dengan Gubernur Banten menjadi penting agar APTRINDO dapat menyampaikan secara langsung visi, misi, serta program strategis organisasi dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang lebih baik di Provinsi Banten.
Ia menjelaskan bahwa persoalan tambang rakyat tidak bisa dipandang hanya dari sisi aktivitas ekonomi. Di dalamnya terdapat berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian bersama, mulai dari kepastian hukum, regulasi, perlindungan lingkungan, keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, hingga kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Oleh karena itu, APTRINDO berharap adanya ruang dialog dan koordinasi yang konstruktif bersama Pemerintah Provinsi Banten. Melalui audiensi yang akan dilaksanakan nanti, organisasi ingin mendapatkan arahan sekaligus menyampaikan gagasan dan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyikapi persoalan pertambangan rakyat.
Albert juga menekankan bahwa kehadiran APTRINDO bukan semata-mata untuk menyampaikan aspirasi organisasi, melainkan turut mendorong terbangunnya komunikasi yang sehat antara pemerintah, organisasi, pelaku pertambangan rakyat, dan masyarakat.
“Kami ingin membangun komunikasi yang baik, menyampaikan visi dan misi organisasi, sekaligus memaparkan program strategis APTRINDO agar ke depan terdapat kesamaan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan tambang rakyat,” demikian penegasan Ketua Umum APTRINDO.
Lebih lanjut, APTRINDO berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat membuka ruang komunikasi dan memberikan arahan terhadap langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama. Dengan demikian, berbagai persoalan pertambangan rakyat dapat dibicarakan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Bagi APTRINDO, kepastian hukum, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting yang harus berjalan beriringan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Langkah menyurati Gubernur Banten ini sekaligus menjadi upaya membangun sinergi antara organisasi dan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang berkeadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan kami bukan sekadar ingin bertemu, tetapi membangun komunikasi, mendapatkan arahan, dan mencari jalan keluar bersama demi kepentingan masyarakat Banten,” yang jadi Api semangat untuk dibawa APTRINDO dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.
Kini, APTRINDO berharap permohonan audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga terwujud komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.
Sebab, persoalan pertambangan rakyat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, organisasi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk membangun pemahaman serta merumuskan langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membangun komunikasi, mempercepat informasi, memperkuat sinergi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat merupakan langkah penting menuju tata kelola pertambangan rakyat yang lebih baik di Provinsi Banten.
Red
About the Author
