Oplus_16908288
SUKABUMI Objeknews
Sikap tidak kooperatif dan terkesan menghindar ditunjukkan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Caringin Nunggal, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Alih-alih memberikan klarifikasi terkait pengelolaan BUMDes, oknum ketua tersebut justru memilih bungkam dan memblokir nomor kontak awak media nasional yang hendak melakukan konfirmasi.
Peristiwa ini bermula saat sejumlah awak media mendatangi Kantor Desa Caringin Nunggal untuk melakukan penelusuran dan konfirmasi. Kedatangan para jurnalis awalnya disambut dengan baik oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Pihak Pemdes kemudian mengarahkan awak media untuk langsung menemui dan mengonfirmasi Ketua BUMDes selaku penanggung jawab teknis.
Ingkar Janji dan Blokir Nomor Kontak, Setelah berkoordinasi, Ketua BUMDes sempat merespons dan mengajak awak media untuk bertemu langsung guna memberikan klarifikasi. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada siang hari, sekitar pukul 12.00 atau 13.00 WIB.
Namun, hingga waktu yang telah disepakati tiba, Ketua BUMDes tidak kunjung hadir di lokasi pertemuan tanpa alasan yang jelas. Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan awak media melalui panggilan telepon justru berujung pada pemblokiran nomor kontak wartawan.
Tindakan ini menyisakan tanda tanya besar bagi publik dan kalangan jurnalis. Muncul dugaan adanya ketidakberesan atau hal yang sengaja disembunyikan di balik bungkamnya Ketua BUMDes serta aparat desa terkait pengelolaan anggaran atau program kerja BUMDes Caringin Nunggal.
Mendesak Bupati Sukabumi dan Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa barat Turun Tangan ,Menyikapi polemik ini, pihak media dan masyarakat mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas.
Tuntutan Audit Investigatif:
Pihak-pihak terkait meminta kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar, serta Penjabat/Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk menginstruksikan Inspektorat agar segera turun ke lapangan guna melakukan audit menyeluruh terhadap Desa Caringin Nunggal dan unit BUMDes-nya.
Langkah audit investigatif ini dinilai sangat mendesak demi mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, audit diperlukan agar keberadaan BUMDes benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya dijadikan alat untuk kepentingan sepihak atau oknum tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berusaha mencari jalur komunikasi lain guna mendapatkan pernyataan resmi dari Ketua BUMDes maupun Kepala Desa Caringin Nunggal terkait aksi bungkam dan dugaan transparansi anggaran tersebut.
(Tim/Red)
About the Author
